PNPM P2KP merupakan kelanjutan program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya. Dari tahun ketahun, berbagai program tersebut selanjutnya diwadahi dengan program PNPM yang dicanagkan oleh presiden Susilo bambang yudhuyono. Sehingga apabila diuarai didalamprogram PNPM mandiri terdapat beberapa jejak program yang mendahuluinya seperti PPK, P2KP dan beberapa penanggulangan kemiskinan yang keseluruhannya dibawah koordinasi kementrian kesejahteraan rakyat.
Dalam tataran konsep, PNPM P2KP diakui sebagai konsep yang bagus, apalagi dengan muatan MDG’s target dan sasarannya jadi lebih jelas. Konsep penyelenggaraan dan penguatan relawan sebagai basis kekuatan pemberdayaan sangat bermanfaat untuk diadopsi dan atau disinergikan di dalam penguatan anggota/relawan. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen dan pemerintah daerah.
Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan hingga tahun 2015, batas akhir pelaksanaan program nasional. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.
Beberapa kalangan melakukan kritik terhadap program PNPM mandiri, baik konsep maupun pelaksanaannya. Terkait konsep program PNPM kebanyakan bersepakat bahwa program ini memiliki konsep yang jauh lebih baik daripada program program pengentasan kemiskinan sebelumnya, yang lebih sering menjadi proyek dan kebijakan yang terpusat. Program dengan melibatkan masyarakat sasaran program sendiri merupakan nilai utama yang pantas diapresiasi. Namun nampaknya kritik bukan terhenti pada persoalan itu saja. Darimana asal dana program PNPM ini sering dimasalahkan. Keuangan PNPM yang tidak bisa disebut sebagai megaproyek tersebut melibatkan uang sampai trilyunan rupiah dan itu berasal dari hutang yang diberikan oleh Bank Dunia. Sehingga program ini merupakan program pemiskinan untuk jangka waktu yang panjang. Sebagaimana kita ketahui Bank Dunia adalah pendukung utama neoliberalisme. Di Indonesia Bank Dunia memiliki dua proyek penting yang mengusung modal sosial, partisipasi dan transparansi. Yang mana keduanya didanai dengan dana utang (loan). Yang satu adalah proyek community driven development (CDD) seperti PPK, P2KP dan yang terbaru adalah PNPM. Satunya lagi adalah Program Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) yang mendorngkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi.
Kritik lain yang sering dialamatkan adalah persoalan sumber daya manusia pelaksana program. Sehingga tidak heran bahwa pelaksanaan ini seringkali dianggap sebagai ajang pelaksanaan program dengan tanpa memikirkan dampak yang akan mengikuti. Seperti apakah pembangunan infrastuktur tertentu akan memiliki dampak untuk merduksi kemiskinan, apakah pembangunan dan perjalanan program akan menguntungkan kelompok kelompok tertentu. Seringkali terdapat pencampuran antara kebijakan politik lokal dan pelaksanaan program PNPM. Apalagi kemudian program PNPM yang seharusnya independent dan bebas dari intervensi pemerintah tersebut dalam pelaksanaan beberapa tahun ini mau tidak mau memang melibatkan pemerintah lokal. Sehingga ini yang menciptakan kondisi keterlibatan birokrasi dalam program program pemberdayaan masyarakat melalui jalur PNPM.
Posting Komentar